TVRI

  • Beranda
  • Berita
  • Menko Luhut: Hadapi Krisis Air dengan Global Water Fund

Menko Luhut: Hadapi Krisis Air dengan Global Water Fund

21 Mei 2024 14:59 WIB
Menko Luhut: Hadapi Krisis Air dengan Global Water Fund

TVRINews, Nusa Dua

Meningkatnya risiko kelangkaan dan ketersediaan air membuat isu ketahanan air menjadi sangat penting. Oleh karena itu, isu ini telah menjadi salah satu prioritas dalam Sustainable Development Goals (SDGs). 

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, besarnya tantangan ini menuntut kita untuk memobilisasi pendekatan sumber pendanaan baru dan pengurangan risiko guna menciptakan kepercayaan investor terhadap upaya pembangunan ketahanan, khususnya di bidang infrastruktur air, melalui Global Water Fund.

"Melihat solusi berbasis alam dan ketahanan infrastruktur memberikan peluang yang menjanjikan, maka diperlukan pendekatan pembiayaan yang inovatif untuk mencapai potensi penuhnya. Salah satunya dapat melalui blended finance, yakni Global Water Fund," kata Luhut dalam sambutannya pada High Level Panel (HLP) World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali, pada Selasa, 21 Mei 2024.

Baca Juga: UN di WWF ke-10: Separuh Warga Global Tidak Memiliki Akses Sanitasi yang Baik

Luhut mengungkapkan bahwa blended finance adalah pendekatan penataan keuangan yang menggabungkan berbagai bentuk modal untuk mendukung tujuan bersama, terutama dalam investasi kompleks yang berpotensi membangun ketahanan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Pendekatan tersebut melibatkan penggunaan dana publik atau filantropis untuk menarik modal swasta, terutama untuk proyek-proyek yang mungkin dianggap terlalu beresiko atau tidak langsung menghasilkan keuntungan.

"Hal ini dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan pendanaan, mengurangi risiko investasi, dan merangsang pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Indonesia memprakarsai G20 Bali Global Blended Finance (GBFA) yang akan menjembatani kesenjangan pendanaan untuk tujuan-tujuan isu iklim dan SDGs dengan pendekatan yang dipimpin oleh daerah, serta didedikasikan untuk memfasilitasi negara-negara berkembang, negara-negara kurang berkembang (LDCs), dan kerja sama Selatan-Selatan untuk meningkatkan proses transisi," jelas Luhut.

Diberitakan sebelumnya, pada Senin, 20 Mei 2024, telah diresmikan Sekretariat GBFA yang akan berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur. 

"Terima kasih kepada 8 negara yang telah menandatangani LoI dengan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota pendiri GBFA. Bersama-sama kita menyiapkan roadmap menuju Organisasi Internasional dan melaksanakan kerja sama konkrit," tutur Luhut.


Sumber: TVRI

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).