TVRINews, Jakarta
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki tahap kedua dengan alokasi anggaran Rp48,8 triliun, yang akan digunakan pada periode 2025–2028.
Pembangunan ini mengikuti rencana induk IKN yang tertuang dalam Perpres No. 63/2022. Sebagaimana diketahui, dalam rencana induk IKN pembangunannya dibagi dalam lima tahap, yakni tahap I 2020-2024, tahap II 2025-2029, tahap III 2030-2034, tahap IV 2035-2039, dan tahap V 2040-2045.
Basuki mengungkapkan, tahap kedua pembangunan IKN mencakup Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP) dan infrastruktur pendukung lainnya.
Sebelumnya, tahap pertama pada 2020–2024 telah terserap anggaran sebesar Rp89 triliun, digunakan untuk membangun kawasan eksekutif, perkantoran, dan hunian.
“Tahap I 2020-2024 telah selesai dengan pembangunan kawasan eksekutif, perkantoran, dan hunian. Sekarang kita masuk tahap kedua, termasuk pembangunan Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP) hingga 2045,” ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta, Selasa, 25 November 2025.
Tahap II IKN: Anggaran dan Pembagian Batch
Basuki menjelaskan bahwa untuk tahap II IKN senilai Rp48,8 triliun dibagi menjadi tiga batch yakni Batch I: Rp3,1 triliun (kontrak tahun tunggal 2025), progres saat ini 76,1% dan dijadwalkan selesai Desember 2025.
Kemudian, Batch II: Rp20 triliun (kontrak tahun jamak 2025-2027) dan Batch III: Rp25,7 triliun (kontrak tahun jamak 2026-2028), masih dalam tahap persiapan tender.
"Jadi yang 2025 batch I single year yang harus selesai pada Desember ini sekarang progresnya sudah mencapai 76,1% dan kami selesaikan akhir Desember 2025, batch II itu 2025-2027 dan batch III 2026-2028," tegas Basuki.
Rincian Proyek Batch I
Saat ini, progres batch I sudah mencapai 76,1% dan ditargetkan selesai Desember 2025. Batch I terdiri dari 16 paket pekerjaan, meliputi:
* Peningkatan jalan KIPP Sub-WP 1B-1C sepanjang 12,2 km.
* Penataan Kawasan Pasar Sepaku.
* Penataan Kawasan Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau.
* Pengelolaan gedung perkantoran, hunian, dan infrastruktur kawasan seperti jalan, Multi Utility Tunnel (MUT), air minum, serta sanitasi.
Rincian Proyek Batch II
Berikutnya, Batch II senilai Rp20 triliun mencakup 28 paket pekerjaan, meliputi:
* Pembangunan kantor lembaga legislatif dan yudikatif.
* Infrastruktur pendukung perkantoran, seperti jalan dan MUT sepanjang 15,5 km.
* Pembangunan 21 embung, 3 kolam retensi, dan pipa air minum sepanjang 200 km.
* Pengelolaan prasarana peribadatan, gedung perkantoran, hunian, jalan, MUT, air minum, dan sanitasi.
Rincian Proyek Batch III
Terakhir, Batch III masih dalam tahap tender dini 2025, dengan nilai kontrak Rp25,7 triliun. Pembangunannya mencakup:
* Hunian vertikal dan rumah tapak untuk legislator, yudikatif, ASN, serta pertahanan dan keamanan.
* Infrastruktur pendukung, termasuk jalan, MUT, 25 check dam, 2 kolam retensi, dan 8 embung.
* Pengelolaan infrastruktur yang telah selesai masa pemeliharaan dan siap untuk diserahterimakan secara final.
Basuki menegaskan, pembangunan tahap II ini akan mendukung pembentukan Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP) dan infrastruktur IKN hingga 2045.
Sumber: TVRI
