TVRINews, Jakarta
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja menyampaikan bahwa terkait potensi pelanggaran dalam proses Pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia. Dirinya menduga terdapat keterlibatan sejumlah orang selain panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang bertugas di wilayah tersebut.
Namun, Bagja belum menyebutkan secara rinci terkait pihak tersebut. Ia menyebut akan melakukan penjelasan lebih lanjut setelah peninjauan terhadap pemungutan dan penghitungan suara di Kuala Lumpur selesai.
"Potensi pelanggaran yang terjadi, dan ini diduga melibatkan PPLN, juga beberapa orang di luar PPLN," kata Bagja dalam keterangan yang diterima, Kamis, 29 Februari 2024.
Lebih jauh, Bagja juga mengungkapkan bahwa telah meminta petugas panitia pengawas pemilu (panwaslu) di Kuala Lumpur untuk bekerja sebaik-baiknya dan merekomendasikan perbaikan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU).
Menurutnya, ada banyak persoalan yang menjadi catatan pihaknya terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Kuala Lumpur. Bahkan, dia memandang harus ada pembenahan dan perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan untuk menonaktifkan atau memberhentikan sementara tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia. Tindakan tersebut dilakukan terkait masalah dalam pendataan pemilih yang mengakibatkan pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling (KSK) harus diulang.
"Kami sudah menonaktifkan atau memberhentikan sementara tujuh anggota PPLN karena ada masalah dalam tata kelola pemilu di Kuala Lumpur," Kata Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari di Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.
Pewarta: Ricardo Julio
Editor: Redaktur TVRINews
Sumber: TVRI
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
