TVRI

  • Beranda
  • Berita
  • UN di WWF ke-10: Separuh Warga Global Tidak Memiliki Akses Sanitasi yang Baik

UN di WWF ke-10: Separuh Warga Global Tidak Memiliki Akses Sanitasi yang Baik

21 Mei 2024 13:48 WIB
UN di WWF ke-10: Separuh Warga Global Tidak Memiliki Akses Sanitasi yang Baik

TVRINews, Nusa Dua, Bali

Pada Pertemuan Collaborative Solutions for Global Water Challenges: The UN at the World Water Forum 2024, menyepakati kolaborasi menjadi Solusi untuk kebijakan krisis air.

Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB ) untuk wilayah Asia dan Pasifik (ESCAP), Armida Alisjahbana mengatakan krisis air menjadi ancaman nyata khususnya bagi negara-negara di Afrika, Asia Timur dan negara-negara Pasifik.

Baca Juga: Tutup 'Parliamentary Meeting, Puan Berharap Isu Air Jadi Agenda Prioritas Parlemen di Dunia

Dampak krisis air yaitu sanitasi buruk yang mengancam pertumbuhan ekonomi suatu negara dan keberlanjutan kehidupan manusia. Ditambah tantangan baru dengan banyaknya Pembangunan industri yang menyebabkan Tingkat krisis air diprediksi akan lebih parah kedepan.

“Separuh dunia tidak memiliki akses sanitasi, banyak anak-anak meninggal akibat sanitasi buruk.” ujar Armida yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Bappenas.

Armida juga mengungkapkan Bank Dunia pada 2014 mengingatkan 780 juta orang tidak memiliki akses air bersih dan lebih dari 2 miliar penduduk tidak memiliki akses terhadap sanitasi. Akibatnya ribuan nyawa melayang tiap hari dan kerugian materi hingga 7 persen dari PDB dunia.

Armida juga mengatakan persoalan air ini padahal masuk dalam 6 poin penting  dalam tujuan Sustainable Development Goals/SDGs atau Pembangunan berkelanjutan, yaitu pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.

Baca Juga: Sekretariat Global Blended Finance Alliance Resmi Diluncurkan

Oleh karenanya forum WWF ke-10 yang mengangkat tema air untuk kesejahteraan sangat penting untuk mendapatkan Solusi kebijakan yang adaptif salah satunya dengan kolaborasi. 

“Oleh karenanya negara-negara harus melakukan kolaborasi dalam menerapkan suatu kebijakan yang adaptif.” Tambah Armida.


Sumber: TVRI