TVRINews, Jakarta
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI turut melakukan proses pengawasan secara langsung dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu, 10 Maret 2024.
Dalam pelaksanaannya PSU yang dilakukan usai terdapat temuan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan Pemilu 2024 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Anggota Bawaslu Puadi mengatakan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar namun masih terdapat sejumlah catatan terkait pelaksanaan pemungutan suara.
"Pertama saya perlu sampaikan pemantauan PSU, dari pagi sampai saat ini, tentunya apa yang dilakukan secara teknis oleh teman-teman penyelenggara sudah sesuai dengan prosedur. Hanya saja memang yang perlu jadi catatan itu partisipasi, kaitannya dengan pemilih ini tentunya berkurang," kata Puadi dalam keterangannya yang diterima di jakarta, Senin 11 Maret 2024.
Lebih jauh, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Lolly Suhenty juga turut mengatakan bahwa PSU yang dilaksanakan melalui metode tempat pemungutan suara (TPS) dan kotak suara keliling (KSK) diakui menghadirkan permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi pemilih. Lolly menjelaskan di satu sisi ada lokasi yang partisipasinya turun dan di sisi lain ada yang daftar pemilih khusus (DPK) meningkat drastis.
PSU kali ini juga melibatkan emosi dari pemilih yang ingin berpartisipasi. Lolly menceritakan, PSU kali ini dihadapkan pada kesulitan untuk mengontrol pemilih DPK yang keberatan untuk menunggu satu jam sebelum waktu pencoblosan berakhir seperti yang terjadi di KSK 020, 102, dan 103.
"Secara substansi adalah kerepotan mengarahkan pemilih DPK yang ingin dilayani lebih awal. Padahal kita punya kepentingan agar yang DPT tidak kehabisan surat suara," ucap Lolly.
Beberapa catatan lain dikatakan Lolly juga terjadi seperti pembukaan yang tidak tepat waktu, tidak ada pembacaan sumpah pada pembukaan TPS, di TPS tidak ditempel DPTLN, keterbatasan personil di bagian pendaftaran yang membuat panitia yang menginput data untuk memastikan akurasi data pemilih mengalami beberapa hambatan.
"Nah inilah mengapa sentral informasi menjadi penting. Jadi berbagai peristiwa intimidasi itu beragam. Ada yang sampai mengharuskan skorsing juga ada yang bisa dijelaskan," tandasnya.
Baca Juga: KPU: Rekapitulasi Suara Capres-cawapres Kalimantan Barat Sah
Pewarta: Ricardo Julio
Editor: Redaktur TVRINews
Sumber: TVRI
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
