KBRN, Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersinergi dengan Bawaslu dan Polri dalam penanganan hoaks pemilu di ruang digital. Sinergi itu dilakukan melalui pembentukan desk pengawasan pemilu yang diharapkan bisa menangani hoaks lebih optimal.
"Memperkuat sinergi dalam menjaga kampanye di dunia digital. Salah satu bentuk implementasinya melalui peluncuran desk pengawasan pemilu yang dioperasikan Ditjen Aptika, Bawaslu, dan Polri," kata Menkominfo Budi Arie dalam konferensi pers di kantor Kemkominfo Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kemkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, desk itu dapat meningkatkan partisipasi perwakilan Bawaslu di daerah. Sehingga, penanganan hoaks yang sifatnya lokal dapat dianalisisi lebih cepat dan optimal.
"Misal ada kejadian di daerah-daerah, nah, kami check re-check-nya di sana, benar atau enggak kejadiannya. Jadi verifikasinya lebih cepat dengan sistem yang kami luncurkan, Bawaslu di daerah bisa berpartisipasi dengan aktif," katanya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 menandai gegap gempita di ruang digital. Publik bisa mendapatkan informasi terkait kepemiluan dengan akses seluas-luasnya.
"Di sisi lain, ruang digital akan menjadi tantangan serius, sangat dimungkinkan diseminasi informasi yang tidak benar dan masif. Karena itu, sinergi Kemkominfo, Bawaslu dan Polri sebagai upaya memastikan edukasi masyarakat dalam konteks Pemilu 2024," ujarnya.
Disisi lain, Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Pol Dani Kustoni berharap informasi ruang digital semakin berkualitas. "Polri sangat mendukung untuk bersama-sama kita memonitoring, sehingga Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik," katanya.
Pewarta: Saviera Amalia
Editor: Tegar
Sumber: RRI
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
